495 M Atasi Kemiskinan Sulut

MANADO— 2008 ini, Sulut ternyata mendapat alokasi dana untuk pengentasan kemiskinan sebesar Rp493 M (lihat grafis). Dana ini tersebar di 16 SKPD yang memiliki program pengentasan kemiskinan dengan 45 kegiatan. Ini di luar program pemerintah mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada ruma tangga miskin.
Untuk perkotaan, program PNPM P2KP (Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan), Sulut tahun ini mendapat alokasi Rp 11,32 miliar untuk 128 kelurahan, dan PNPM Mandiri Pedesaan atau PPK buat 374 desa dengan dana Rp 24,5 miliar. “Penanggulangan kemiskinan lebih pas dilakukan lewat kegiatan padat karya, dan inilah tujuannya PNPM,” kata Kepala Bappeda Sulut Dr Lucky Longdong MEd.
Sebelumnya, 2005 dan 2007 lalu pemerintah juga meluncurkan program padat karya berupa Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), berupa alokasi dana Rp 250 juta per desa untuk membangun jalan, jembatan, tambatan perahu, irigasi, dll. Selain terbantu dengan adanya pembangunan fasilitas publik itu, masyarakat juga diuntungkan karena pekerjaannya dilakukan sendiri oleh masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.
Dari Depsos, ada bantuan dan perlindungan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang kini masih berlangsung. Selain itu, pemberian beras miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Asuransi Kesehatan Miskin (Askeskin) untuk rumah tangga miskin.
Pengamat sosial dan pemerintahan FISIP Unsrat Drs Rivo Sumampouw menyatakan kenaikan harga BBM sudah tak bisa dihindari lagi sebab beban pemerintah menanggulangi berbagai subsidi semakin berat. “Apalagi yang menikmati subsidi itu malah orang yang kaya. Yang memiliki mobil, daya listrik di rumahnya besar. Makanya subsidi tidak kena sasaran,” tukasnya.
Untuk itu, katanya, sebelum menaikkan harga BBM pemerintah harus menyiapkan program untuk mengantisipasi agar kaum miskin tidak terpuruk. “Seluruh program seperti BLT sudah bagus, tapi pengawasannya harus diperketat karena pengalaman yang lalu-lalu penyalurannya banyak yang tidak tepat sasaran,” tukasnya.
Herman Najoan SH MH juga sependapat jika yang diutamakan ada pengawasan pelaksanaan seluruh kegiatan penanggulangan kemiskinan itu. Katanya, yang perlu diawasi adalah pendataan awal para warga miskin yang berhak menerima bantuan itu. “Ada banyak bukti bahwa yang menikmati bantuan itu tidak hanya mereka yang betul-betul miskin. Karena yang bermobil justru banyak menikmati fasilitas itu. Seperti BLT, Gakin, Raskin, dll,” ujar Najoan.
Namun demikian, Sulut patut berbangga karena dalam Musrenbangnas yang berlangsung dari tanggal 6-9 Mei kemarin, Wapres Jusuf Kalla mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Sulut adalah yang tertinggi dari antara 33 provinsi di Indonesia. Sekedar diketahui, tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Sulut adalah 6,4 % (nasional 6,3 %) Indeks Pembangunan Manusia Sulut 74,4, menempatai rangking 2 sesudah DKI Jakarta.(cw-02