Jafar Umar Thalib Duduk di Tamu Kehormatan

Jafar Umar Thalib
Duduk di Tamu Kehormatan




Jafar Umar Thalib

PERSAHABATAN sejati yang terjalin antara Gubernur Sulut SH Sarundajang (SHS) dengan Jafar Umar Thalib memang tidak luntur oleh waktu. Mantan Panglima Laskar Jihad itu tampak duduk di deretan tamu kehormatan saat pelantikan SHS dan Wagub Djouhari Kansil, kemarin (Senin, 20/9), maupun pada malam resepsi.
Penampilan khasnya dengan jubah putih dan sorban, sangat menarik perhatian. Malamnya, masih dengan jubah putih, tokoh Islam yang disegani ini mengganti sorbannya dengan peci putih. Ketika diwawancara Manado Post, senyum terus mengembang. “Saya bersahabat dengan Pak Sarundajang. Waktu itu Beliau diutus untuk meredakan konflik yang terjadi di Maluku. Kedekatan saya dengan Beliau, tentunya berlanjut sampai sekarang,” ungkapnya.
Ketika ditanya sikapnya terhadap insiden penikaman jemaat HKBP, yang berpotensi pada konflik SARA itu, Jafar Umar Thalib hanya mengimbau, agar semua pihak menahan diri. Mengenai wacana yang berkembang untuk membubarkan Front Pembela Islam (FPI), akibat dugaan memprovokasi warga terkait insiden HKBP itu, Jafar Umar Thalib hanya menjelaskan, terbentuknya organisasi-organisasi seperti FPI disebabkan lemahnya penegakan hukum. “Penikaman jemaat HKBP, sebetulnya saya tidak mengikuti. Saya di pondok pesantren, sibuk mengajar. Jadi saya baru ngerti betul setelah sampai di sini, setelah melihat pemberitaan dari berbagai versi. Makanya saya tidak bisa memberikan komentar apa-apa kecuali berpesan supaya masing-masing pihak menahan diri. Dan pemerintah lebih bijak dalam menyelesaikan dalam kasus-kasus pelanggaran hukum ini,” katanya.
Jafar Umar Thalib mengaku, termasuk orang yang memandang, munculnya ormas-ormas yang berfungsi demikian itu karena lemahnya lembaga-lembaga hukum yang ada hingga masyarakat kurang percaya dengan saluran lembaga hukum itu. “Akhirnya jadilah seperti ini, muncul ormas-ormas macam FPI. Solusinya adalah, pemerintah memperkuat lembaga-lembaga hukum itu dan memuaskan masyarakat sehingga tidak diperlukan ormas-ormas semacam ini,” sarannya.
Dia pun mencontohkan, saat di konflik Ambon, pemerintah menunjukkan sikap tidak mampu menyelesaikan konflik yang ada. “Terpaksa kami membentuk Laskar Jihad. Padahal kami menunggu 1 tahun setengah untuk pemerintah menyelesaikannya. Tapi keadaan semakin memburuk dan semakin runyam, korban semakin banyak, akhirnya terpaksa kami membentuk Laskar Jihad. Demikian, pula FPI ini tidak dibutuhkan kalau pemerintah mempunyai ketegasan dan mempunyai kekuatan dalam menegakkan hukum,” urainya. Sayang sekali, pengasuh pondok pesantren Ihyah Asunnah di Yogyakarta ini tidak memberikan pernyataannya seputar wacana revisi Peraturan Bersama Menteri, terkait syarat pendirian rumah ibadat. “Belum ngerti saya. Jadi saya belum bisa memberikan pernyataan,” pungkasnya.