Perubahan Harus di Rel Konstitusi

Admin Jumlah posting : 257 Join date : 22.01.08

Perubahan Harus di Rel Konstitusi

Tokoh Nasional yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat, (dari kiri ke kanan) Sultan Hamengku Buwono X, Surya Paloh, Syafii Maarif, Khofifah Indar Parawansa, dan Siswono Yudo Husodo, mengangkat tangan dalam deklarasi di Istora Senayan, Jakarta, Senin (1/2). Acara ini juga dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P Taufiq Kiemas, Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto, dan mantan Ketua DPR Akbar Tandjung.

Selasa, 2 Februari 2010 - Kompas

Jakarta, Kompas - Sebagai deklarator, mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhamaddiyah Ahmad Syafii Maarif mengatakan, saat ini hampir seluruh rakyat kecewa dan menginginkan perubahan. Namun, perubahan itu harus tetap berada di rel konstitusi dan harus didasarkan atas niat baik.

”Kecerdasan otak banyak, tetapi hati yang kurang. Perubahan masyarakat masih paternalistik. Jadi, memang harus dimulai dari atas,” kata Syafii, Senin (1/2), dalam Deklarasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Nasional Demokrat di Jakarta.

Nasional Demokrat dideklarasikan oleh dua tokoh Partai Golkar, yaitu Surya Paloh dan Sultan Hamengku Buwono X, bersama 45 tokoh lain. Ormas ini menjanjikan gerakan perubahan dengan menggalang berbagai lapisan dan golongan masyarakat.

Deklarasi digelar di Istora Senayan, Jakarta, dan dihadiri ribuan warga yang memakai kaus dan topi biru bertuliskan Nasional Demokrat. Acara itu juga dihadiri mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, mantan Presiden/Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Rektor Universitas Paramadina Anies R Baswedan membacakan Manifesto Nasional Demokrat yang berjudul Restorasi Indonesia.

Manifesto itu antara lain menyatakan, ”Reformasi telah dan tengah mengantar Indonesia sebagai negara demokrasi, tetapi kami menolak demokrasi yang hanya sekadar merumitkan tata cara berpemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum. Kami menolak demokrasi yang menghasilkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani. Kami menolak demokrasi tanpa orientasi kepada publik. Kami menolak demokrasi yang sekadar menjadi proyek Reformasi.”

Mereka mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, menjadi tempat persandingan keberagaman, dalam dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan. Demokrasi yang berbasis warga negara yang kuat, yang terpanggil untuk merebut masa depan yang gemilang, dengan keringat dan tangan sendiri.

Saat ditanya, Surya Paloh terkesan malu-malu menegaskan apakah Nasional Demokrat yang didirikannya itu akan berlanjut menjadi partai politik baru dan ikut dalam Pemilu 2014. ”Masih empat tahun lagi. Coba ajukan lagi pertanyaan itu ke saya tiga tahun mendatang,” katanya.

Sebaliknya, Megawati mengaku pembentukan Nasional Demokrat sebagai suatu hal yang wajar. Keberadaannya justru memantapkan proses demokrasi di Indonesia.