Tuerah Targetkan Unima Jadi Unggulan

JAKARTA— Setelah menanti berbulan-bulan, akhirnya Universitas Negeri Manado (Unima) memiliki rektor baru. Melalui Kepres No. 43/M Tahun 2008, Dr Philotheus Erwin Alex Tuerah MSi DEA diangkat sebagai rektor Unima, dengan masa jabatan 2008-2012. Keputusan ini berlaku mulai tanggal pelantikan/serah terima jabatan, kemarin.
Tuerah yang dimintai tanggapannya usai pelantikan, menegaskan akan meneruskan program rektor pendahulunya. Program yang dirasa baik untuk pengembangan Unima, akan tetap dipertahankan. ”Prinsip saya tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi. Semuanya ada karena sebelumnya telah ada pendahulunya,” cetusnya.
Tuerah menegaskan, dalam memajukan Unima ke depan tidak akan jauh dari program sebelumnya. Apalagi sebelum dilantik menjadi rektor, Tuerah merupakan salah satu perencana program. ”Sebelumnya saya kan PR I, jadi program Unima juga merupakan program saya.”
Meski begitu, Tuerah telah memasang prioritas program selama masa jabatannya. Antara lain peningkatan kualitas dan pengembangan SDM, menata kembali jurusan dan program studi yang pro pasar agar hasil lulusan Unima bisa langsung masuk ke dunia pekerjaan. ”Agar lulusan Unima bisa dipakai, program studi dan jurusannya harus disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan,” tandasnya.
Hal lain yang akan dicapai adalah pengembangan kearifan lokal dan penelitian. Unima diupayakan akan menjadi universitas dengan SDM unggul yang lebih tahu kebutuhan pemerintah daerah. ”Nantinya, pemerintah tidak perlu mencari lulusan dari PTN luar, karena ada Unima yang tahu benar bagaimana Sulut,” kata Tuerah bersemangat sembari menambahkan ada banyak hal yang mesti disesuaikan dengan program Pemda, salah satunya WOC 2009. ”Unima mendukung penuh dan siap menyukseskan WOC 2009.”
Mendiknas Bambang Sudibyo dalam sambutannya menyampaikan, demi peningkatan mutu pendidikan nasional, Depdiknas telah menetapkan kebijakan sertifikasi bagi tenaga pendidik. Pada jenjang pendidikan tinggi secara bertahap baru dilaksanakan pada 2008. Sama halnya dengan sertifikasi guru yang tujuannya membentuk dosen berkualifikasi akademik dan kompetensi yang telah ditentukan. "Profesionalitas dosen akan berdampak terhadap kualitas perguruan tinggi, dan mutu pendidikan secara nasional serta daya saing baik dari sisi institusi PTN sendiri maupun dari sisi lulusannya, baik regional maupun internasional," tutur Bambang.
Lanjut dikatakan, target pencapaian jumlah mahasiswa di 2009 adalah 4,5 juta orang dengan APK sebesar 18 persen. Penetapan target jumlah mahasiswa ini perlu diimbangi dengan perluasan daya tampung melalui program keahlian yang dibutuhkan masyarakat serta penambahan sarana dan prasarana. "Pendidikan vokasi dan profesi yang berorientasi pada teknologi tepat guna untuk kebutuhan dunia kerja akan diperluas. Untuk itu dibawah koordinasi Dirjen Dikti, saya minta dilakukan kajian guna mengevaluasi program studi agar relevan dengan kebutuhan kerja," beber Bambang.
Bagaimana Unsrat? Sekjen Dikti Suryo Hapsoro Tri Utomo mengungkapkan, saat ini berkas tiga calon rektor Unsrat Prof Donald Rumokoy, Prof Ellen Kumaat dan Prof Sarah Warouw sedang digodok tim penilai akhir presiden. Berapa lama proses penggodokannya, Hapsoro mengatakan tidak memprediksikannya, karena Dikti hanya sampai pada penilaian hasil pemilihan. Dia hanya mengisyaratkan semua tergantung presiden, bisa cepat dan bisa juga lama.
”Evaluasi Dikti, hasil pemilihan kemarin sudah baik dan tidak ada yang berubah. Namun, apakah hasil tersebut berubah atau tidak, tergantung pak menteri. Kami hanya memberikan masukan, hasil akhir di tangan pak menteri,” ujar Hapsoro yang mengaku tidak tahu hasil penggodokan Mendiknas.
UNSRAT-UNIMA BELUM
Sementara, 17 perguruan tinggi negeri (PTN) telah mengusulkan masuk badan layanan umum (BLU), salah satu program Depkeu. Usulan ini pun sudah dilayangkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti).
Dirjen Dikti Prof Dr Fasli Jalal mengungkapkan, dari sekitar 60-an PTN di Indonesia baru 17 yang sudah memasukkan kelengkapan BLU sesuai persyaratan Depkeu. Hanya saja dari 17 PTN tersebut, Unsrat dan Unima belum mengajukan usulan. Berbeda dengan Universitas Gorontalo (UG) yang telah memasukkan surat permohonan untuk di BLU-kan.
”Universitas Gorontalo lewat wakil gubernurnya sudah menghadap pak menteri dan Dikti soal keinginannya masuk BLU. Sedangkan Unsrat dan Unima belum mengusulkan,” ujar Fasli.
Ditambahkan Fasli, dari 17 PTN tersebut, yang telah layak dan siap disahkan jadi BLU adalah Universitas Negeri Malang. ”Pak menteri sudah menyurat ke Depkeu bahwa Universitas Negeri Malang siap di-BLU-kan,” ujar Fasli, kemarin.
Masuknya PTN ke BLU, lanjutnya, sebagai jembatan untuk ke Badan Hukum Perguruan (BHP). Dulunya, program yang diterapkan Depdiknas adalah Badan Hukum Milik Negara (BHMN), hanya saja karena UU BHPnya belum keluar sehingga tidak ada payung hukumnya. Oleh Mendiknas dicari jalan keluarnya dengan melaksanakan program BLU.
Sisi prositif BLU adalah penerimaan tidak lagi masuk Pajak Negara Bukan Pajak (PNBP) dan DIPA. PTN dibolehkan untuk mencari pendapatan berapa pun dengan pembelanjaan yang fleksibel. Namun kekurangannya birokrasinya bertambah, PTN harus memberikan laporan pada Mendiknas dan Menkeu.
”Otonomi keuangan inilah yang kemudian menarik perhatian PTN. Sedangkan tujuh PTN yang sudah BHMN yakni UI, UGM, ITB, IPB, Unair, URI, dan USU, tidak harus masuk BLU lagi sebelum menuju BHP,” tukas Fasli.
17 PTN yang sudah memasukkan berkas ke Dikti adalah Universitas Tanjung Pura, Universitas Surakarta, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Medang, Universitas Mataram, Universitas Bengkulu, Universitas Jambi, Universitas Sakuola, Universits Andalas, Universitas Papua, Universitas Diponegoro, Universitas Padjajaran, Universitas Hasanudin, Unisa, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Negeri Jakarta.
Sebelumnya Direktur Pembinaan Keuangan BLU Depkeu RI Sonny Loho mengungkapkan, rata-rata perguruan tinggi di Indonesia belum menerapkan sistem BLU karena persyaratannya cukup sulit
Beberapa persyaratan utama dalam sistem BLU, adalah harus professional, transparan, dan akuntabel. Beratnya syarat yang ditetapkan Depkeu karena dengan sistem BLU, perguruan tinggi bisa langsung menggunakan dananya dan tidak menyetor ke kas negara lagi.
”Artinya pendapatan yang diperoleh adalah milik universitas bersangkutan, mau diapakan terserah pengelolanya. Hanya saja universitas diwajibkan melapor pada Mendiknas dan presiden lewat M